"Mencari Demokrasi Kita tahun 2019"
Pesta Demokrasi sebentar lagi akan dimulai. Animo masyarakat menyambut pesta yang digelar lima tahunan ini, terlihat jelas dalam menyuarakan bakal calon pilihannya ataupun membaca Peta Politik Pilpres 2019 mendatang. Bukan hanya masyarakat saja yang menyiapkan diri dalam menyambut pesta akbar atau dikenal dengan sebutan "Pesta Rakyat" yang akan berlangsung 17 April 2019 mendatang. Berbagai lapisan elemen dari penjuru Nusantara ikut meramaikan "Pesta Rakyat" mulai dari, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Survei Nasional (LSN) ataupun Partai Poltik (Parpol).
Bahkan satu tahun sebelum "Pesta Rakyat" digelar, Partai Politik yang dapat dikatakan sebagai "Alat Transportasi" pasangan capres dan cawapres untuk menduduki kursi jabatan di Istana. Partai Politik disibukkan dengan serangkaian agenda panjang yang sudah di tetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Agenda pertama yaitu, Pendaftaran Administrasi Partai peserta pemilu pada awal Oktober lalu. Agenda kedua, verifikasi faktual Partai peserta pemilu yang dijadwalkan di bulan Desember - Januari. Agenda ketiga, pengumuman peserta pemilu yang lolos verifikasi dengan dilanjutkan pengundian nomor urut Partai peserta pemilu. Hingga agenda terakhir, Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara.
Selain disibukan, dengan agenda yang dapat dikatakan "Agenda Wajib". Partai Politik yang sudah mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu, juga disibukkan dengan agenda lain yaitu, Agenda menententukan koalisi yang tepat nantinya. Berkaca dari pemilihan Presiden tahun 2014 lalu, ada 2 koalisi paling kuat pada saat itu. Koalisi Indonesia Hebat yang dipelopori Partai PDI-P dan Koalisi Merah Putih yang dipelopori Partai Gerindra. Dari Koalisi yang sudah disebutkan diatas memiliki pengikut "Setia"nya masing-masing.
Koalisi Indonesia Hebat, yang diketuai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan komposisinya: Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura),Partai Nasional Demokrat (Nasdem),Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan Koalisi Merah Putih yang diketuai oleh Partai Gerindra dengan komposisi: Partai Amanat Nasional (PAN),Partai Keadilan Sejahtera (PKS),Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Sementara Partai Demokrat tidak memihak kesalah satu Koalisi (Netral).
Lalu pertanyaannya, adalah apakah para "pengikut setia" yang tergabung dalam koalisi tersebut masih bertahan di Pemilu 2019 mendatang ?
Jika kita pahami lebih dalam lagi, bukan tidak mungkin komposisi yang awalnya solid di pertarungan sebelumnya mungkin akan terpecah belah dan membentuk koalisi tandingan. Prediksi yang bakal terjadi yaitu, dari sikap yang ditunjukkan Partai Golongan Karya (Golkar) awalnya memihak kubu Koalisi Merah Putih dengan tersandungnya kasus Mega Proyek E-KTP yang menyeret Mantan Ketua Umumnya, Setyo Novanto perlahan demi pasti mulai menunjukkan ketertarikannya memihak kubu Pemerintah (Koalisi Indonesia Hebat).
Disisi lain, tidak lolosnya tahap Administrasi oleh Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) membuat komposisi Koalisi Indonesia Hebat berkurang.
Sedangkan Partai Demokrat masih menunjukkan sifat "Pragmatis" untuk menentukan Koalisi yang akan dipilihnya. Banyak pengamat memprediksikan, Partai Demokrat dalam waktu dekat akan menetapkan pilihannya kepada Koalisi Pemerintah (Koalisi Indonesia Hebat). Ada juga yang mengatakan Partai yang bermarkas di Cikeas ini akan membentuk Koalisi tandingan dengan menggandeng Partai Amanat Nasional (PAN).
Mengingat kedekatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam melakukan 'Manuver Politik' dengan poros Partai Amanat Nasional (PAN) bukan tidak mungkin Partai Demokrat akan membentuk Koalisi tandingan.
Bagaimana dengan arah Partai Politik baru di tahun 2019 ?
Mati satu tumbuh seribu, begitulah bunyi peribahasa yang tepat untuk Partai Politik lolos untuk mengikuti Pesta Rakyat tahun 2019 mendatang. Partai Politik yang dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu, Partai Perindro,Partai Berkarya,Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gerakan Perubahan Indonesia dan PKB. Dari kelima partai yang dinyatakan lolos Verifikasi Faktual Nasional salah satu diantaranya sudah menentukan pilihannya.
Partai Perindro lebih dahulu menentukan pilihannya untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat.
Padahal pada saat Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta, Partai Perindro mendukung penuh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur yang diusung oleh Koalisi Merah Putih. Dalam hal ini, Partai Perindro menunjukkan sikap Inkonsistennya dalam menentukan Koalisi di dalam pemerintahan.
Sementara Partai Baru yang lainnya masih sibuk dengan menyusun strategi untuk bersaing di Pesta Rakyat 2019.
Pertanyaan selanjutnya, Siapakah yang menjadi Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tahun 2019 ?
Jika kita melihat dari Koalisi Indonesia Hebat, Joko Widodo menjadi bakal calon kandidat terkuat untuk diusungkan kembali. Lalu pertanyaan kembali, siapakah yang menjadi pendamping Jokowi nantinya. Banyak Lembaga Survei Nasional memprediksikan beberapa nama salah satu diantaranya yaitu, mantan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Prestasi yang di dapatkan di Bidang Militer menjadi nilai plus Gatot Nurmantyo dalam Pemilihan Umum nantinya.
Calon pendamping selanjutnya, Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa yang sudah mendeklarasikan memilih Jokowi untuk menjadi Capres tahun 2019. Nama Cak Imin (Sebutan Muhaimin Iskandar) menguat di berbagai Daerah, mengingat saat ini Jokowi membutuhkan wakil yang mampu meredamkan permasalahan yang terjadi di Masyarakat. Dan Cak Imin dianggap orang yang tepat untuk menjadi Wakil Jokowi.
Di sisi lain, Koalisi Merah Putih masih mengusulkan nama Prabowo Subianto untuk maju menjadi Capres di tahun 2019. Sudah tidak asing lagi, nama Prabowo Subianto disebutkan kembali dalam menghadapi pertarungan dengan pesaing lamanya di tahun 2014 lalu. Berkaca dari tahun 2014 lalu, Prabowo Subianto jika ingin memenangkan kursi nomor satu ini sepatutnya bisa mengubah strategi dalam mencari bakal pendamping yang tepat untuknya nanti. Banyak nama yang menjadi calon kandidat mendamping Prabowo dari beberapa Lembaga Survei Nasional diantaranya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono.
Nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dikaitkan untuk menjadi Wakil Prabowo Subianto nantinya. Mengingat Anies sendiri menjadi Gubernur DKI Jakarta diusulkan oleh Partai Gerindra dimana Partai Gerindra sendiri yang diketuai oleh Prabowo Subianto. Selain itu juga, masyarakat paham saat tahun 2012. Dimana saat Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2014 atau tepat 2 tahun masa kepemimpinannya memangku jabatan di Ibukota. Jokowi diusulkan untuk menjadi Capres pada waktu itu. Bukan tidak mungkin, Anies Baswedan akan seperti yang Jokowi rasakan saat itu. Nampaknya, Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu seperti halnya peribahasa "Ada udang di balik batu".
Nama kedua yang menjadi calon pendamping Prabowo adalah Putra Sulung dari Mantan Presiden RI ke-6, Agus Harimurti Yudhoyono belakangan dikaitkan dengan calon pendamping Prabowo nanti. Sementara masyarakat paham, bagaimana kedua calon ini benar-benar terpilih nanti, mengingat Prabowo dan AHY (Sapaan Agus Harimurti Yudhoyono) sama-sama berlatar belakang militer. Dan masyarakat masih trauma dengan Peristiwa Reformasi yang memakan korban banyak.
Sehingga hal itu menjadi kendala utamanya. Selain itu juga, sikap yang ditunjukkan oleh Partai pengusung AHY terlihat Pragmatis dalam menentukan pilihannya. Bukan tidak mungkin, Partai Demokrat akan melakukan suatu kejutan kembali seperti halnya membuat Koalisi Tandingan saat Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2017 lalu.
Suatu perkerjaan rumah lagi bagi Partai Gerindra dalam menentukan siapa bakal calon pendamping Prabowo nanti untuk bisa mengalahkan pesaingnya dalam memperebutkan kursi nomor satu di Negeri ini.
Mengapa mengambil judul "Mencari Demokrasi Kita tahun 2019" ?
Berbeda isi antara "Mencari Demokrasi Kita tahun 2019" dengan "Demokrasi Kita". Dalam buku yang berjudul "Demokrasi Kita" yang ditulis oleh Bapak Proklamator, Moh Hatta lebih menekankan kritik kekecewaan mendalam saat Ir.Soekarno mengambil langkah Dwi Tunggal pada saat Demokrasi Terpimpin. Dalam akhir risalah Demokrasi Kita, Hatta mengutip kalimat penyair Jerman, Schiller: “Suatu abad besar telah lahir. Namun, ia menemukan generasi kerdil.” Itu adalah kalimat kritik Hatta terhadap para pemimpin partai politik di masa itu, yang dianggap gagal melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin bangsa.
"Mencari Demokrasi Kita tahun 2019" bukan hanya mencari Koalisi yang bisa diajak berkerja sama nantinya. Bukan hanya sebatas ajang penentuan Partai terkuat yang duduk di Pemerintahan. Demokrasi tidak hanya suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral. Sehingga Henry B Mayo mencoba untuk merinci nilai-nilai yang terkandung di dalam Demokrasi itu sendiri.
Setidaknya ada 6 Nilai Demokrasi yang dirumuskan oleh Henry B Mayo: 1.Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2.Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3.Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4.Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5.Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6.Menjamin tegaknya keadilan.
Di dalam Demokrasi, kekuasaan merupakan bukan tujuan, tapi ia adalah jembatan untuk mengantarkan warga-masyarakat pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Di dalam demokrasi, tidak ada pemaksaan kehendak untuk benar; semua benar, seperti kata Pramoedya Ananta Toer, minimal menurut dirinya sendiri.
Nampaknya Demokrasi itu seperti apa yang dikatakan oleh Mantan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincon "Demokrasi dari rakyat,oleh rakyat,untuk rakyat". Bukan "Dari Parpol,oleh Parpol, Untuk Parpol"
Prayoga Dwi Wibowo
Mahasiswa PPKN-Universitas Negeri Jakarta 2016
(24 Maret 2018)
