Sabtu, 26 Mei 2018

Opini

"Fungsi Partai Politik Dipertanyakan ?"

Kurang dari satu tahun, bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pesta terbesar. Bahkan,pesta ini jika kita bandingkan sama hal nya dengan pesta olahraga terbesar seperti, Olimpiade ataupun Piala Dunia. Baik Olimpiade ataupun Piala Dunia diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Berbeda waktu penyelenggaraannya, Pesta Rakyat yang biasa orang katakan dapat diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Di berbagai negara pun, Pesta Rakyat selalu diadakan dengan waktu penyelenggaraan yang berbeda-beda. Pesta Rakyat bisa disebut juga dengan sebutan Pesta Demokrasi (Pemilu). Dimana rakyat memilih pemimpinnya untuk mewakilinya duduk di pemerintahan. Pemilu merupakan sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara.

Pemilu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya: Partai Politik sebagai 'Alat Transportasi' untuk memenangkan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga Pengawasan Pemilu apabila terjadi kecurangan dalam pemilu yang menodai demokrasi disuatu negara. Dan tulisan ini akan menilai keberhasilan Partai Politik dalam memenangkan pemilu.

Keberhasilan Partai Politik di Indonesia dalam mengikuti pemilu dari tahun 2004,2009 dan 2014 cukup memuaskan. Hal ini tercatat dari data yang diperoleh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Data tersebut menunjukkan hasil yaitu, Pemilu tahun 2004 Partai Politik yang ikut berpartisipasi sebanyak 48 Parpol. Pemilu tahun 2009 Partai Politik yang ikut berpartisipasi sebanyak 44 Parpol. Sedangkan, Pemilu tahun 2014 Partai Politik yang ikut berpartisipasi hanya 10 Parpol saja .

Jika dilihat secara kuantitas, Partisipasi Partai Politik dalam pemilu cukup memuaskan. Walaupun terdapat pasang-surut jumlah partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dan kita semestinya, bangga kepada Partai Politik kecil yang menunjukkan eksistensinya dalam penyelenggaraan pemilu yang sudah terselenggara. Keberhasilan partai politik secara kuantitas lebih unggul namun hal itu tidak di barengi dengan secara Kualitas Partai Politik itu sendiri. Keberhasilan Partai Politik secara Kualitas dapat dilihat dari berjalan atau tidaknya fungsi Partai Politik.

Menurut Mariam Budiardjo (2015) terdapat 4 fungsi Partai Politik di Negara Demokrasi ataupun di Negara berkembang yang berada dalam transisi ke arah demokrasi.

Fungsi pertama yaitu, sebagai 'Sarana Komunikasi Politik'. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai perantara (broker) dalam menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan usul kebijakan. Akan tetapi, seringkali terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini sengaja/tidak disengaja, menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat.

Fungsi kedua yaitu, sebaga 'Sosialisasi Politik'. Pelaksanaan fungsi sosialisasi politik dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu media masa,cermah,penerangan,kursus kaderisasi, penataran dan sebagainya. Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

Dalam pelaksananya, 'Memperjuangkan Kepentingan Umum' hanyalah sebatas impian ataupun kampanye untuk menarik perhatian masyarakat. Tidak dapat disangkal partai lebih mengutamakan kepentingan partai atas kepentingan umum.

Fungsi ketiga yaitu, sebagai 'Pengatur Konflik'. Maksudnya partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahannya. Selain itu, partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat.

Dalam pelaksanaannnya, partai politik mempertajam pertentangan yang ada. Dimana tarik ulur kebajikan di Parlemen yang menguntungkan segelintir orang saja. Membuat masyarakat semakin resah dengan hadirnya partai politik sehingga masyarakat mempertanyakan keberpihakan partai politik.

Bahkan lebih waspadanya lagi, bukan tidak mungkin masyarakat akan bersikap "Apatis" terhadap partai politik itu sendiri.

Dan betul saja, bahwasanya "Parlemen hanyalah taman bermain bagi Partai Politik yang memenangkan pemilu". Analogi sederhananya adalah ketika permainan (kebijakan) itu direbut ataupun tidak menguntungkan partai politik sendiri. Maka partai politik akan berusaha mengambil alih permainan (kebijakan) itu bagaimanapun caranya.

Fungsi yang terakhir yaitu, sebagai 'Rekrutmen Politik'. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan internal partai politik maupun kepemimpinan Nasional yang lebih luas. Tujuannya yaitu untuk menjamin kontinuitas dan kelestarian partai. Sayangnya, masyarakat tidak mengetahui bagaimana pola Rekrutmen yang dijalankan oleh partai politik. Atau pola Rekrutmen yang dapat dilakukan dengan cara-cara yang demokrasi ataupun dengan cara bermain kotor yaitu 'Politik Uang' di internal politik.

Pandangan penulis, pola Rekrutmen yang dijalankan dengan melakukan politik uang sering dilaksanakan untuk menduduki jabatan di Internal partai politik. Pengalaman kita dari adanya berbagai kasus yang menyeret petinggi partai. Kasus Suap Impor Daging Sapi tahun 2013 yang menyeret nama Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq. Kasus Proyek Hambalang yang menyeret beberapa petinggi Partai Demokrat salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Dan kasus yang baru ini terjadi yaitu kasus Mega Proyek E-KTP yang menyeret Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI, Setyo Novanto. Bukan tidak mungkin, pola rekrutmen seperti inilah yang masih dijalankan oleh partai politik.

Kegagalan pola 'Rekrutmen Partai Politik' selanjutnya yaitu, tidak adanya bibit-bibit muda yang berkualitas untuk dijadikan pemimpin nasional. Pengalaman dari pemilu yang sudah diselenggarakan saja. Nama-nama calon presiden berasal dari golongan tua seperti, Megawati dari PDIP, Prabowo Subianto dari Gerindra, SBY dari Demokrat masih mengisi nama-nama calon kandidat. Sehingga dari sinilah jelas bahwa pola Rekrutmen Partai Politik tidak berjalan dengan baik.

Prayoga Dwi Wibowo
Mahasiswa PPKN 2016
Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan. BEM P PPKN

Selasa, 01 Mei 2018

Essay


Politik Mercusuar Ala Soekarno vs Jokowi

Sebelum membahas mengenai subtansi dari judul yang diangkat kali ini. Penulis akan mengajak pembaca untuk memahami terlebih dahulu pemimpin dan gaya pemimpin Presiden Indonesia dari masa ke masa. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Selain dipengaruhi karakter dan kepribadian yang unik,pengaruh dari situasi dan kondisi. Sejatinya karakter seorang pemimpin dalam mimpin telah terbentuk sedemikian rupa dari hasil interaksi ia dengan lingkungannya dengan melalui pembiasaan dan pengalaman. 

Sedangkan gaya kepemimpinan mengandung pengertian suatu perwujudan tingkah laku dari seseorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin perwujudan tersebut. Biasanya membentuk suatu pola/bentuk tertentu (Davis dan Newstrom:1995). Menurut Tjiptono (2006) gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain (Hersey, 2004). Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau carayang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikapdan perilaku para anggota organisasi bawahannya (Nawawi, 2006).

Secara sederhana, pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Organisasi akan berjalan dengan baik jika pemimpin mempunyai kecakapan dalam bidangnya, dan setiap pemimpin mempunyai keterampilan yang berbeda, seperti keterampilan teknis, manusiawi dan konseptual.

Indonesia sudah merdeka dari bangsa lain sudah 72 tahun lamanya. Selama itu pula, Indonesia mengalami pergantian pemimpin mulai dari Soekarno,Soehato,Habibie,Gus Dur,Megawati,SBY hingga Jokowi. Setiap pemimpin yang memimpin bangsa Indonesia memiliki ciri khas gaya kepemimpinanya dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Ir.Soekarno, Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Ir. Soekarno berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara atau partai, sehingga sangat konsisten dan sangat fanatik, cocok diterapkan pada era tersebut. Sifat kepemimpinan yang juga menonjol dan Ir. Soekarno adalah percaya diri yang kuat, penuh daya tarik, penuh inisiatif dan inovatif serta kaya akan ide dan gagasan baru. Sehingga pada puncak kepemimpinannya, pernah menjadi panutan dan sumber inspirasipergerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsaAsia dan Afrika serta pergerakan melepas ketergantungan dari negara-negara Barat (Amerika dan Eropa).

Soeharto, Gaya Kepemimpinan Presiden Soeharto merupakan gabungan dari gaya kepemimpinan Proaktif-Ekstraktif dengan Adaptif-Antisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang mampu menangkap peluang dan melihat tantangan sebagai sesuatu yang berdampak positif serta mempunyal visi yang jauh ke depan dan sadar akan perlunya langkah-langkah penyesuaian.

B.J Habibie, Gaya kepemimpinan Presiden Habibie adalah gaya kepemimpinan Dedikatif-Fasilitatif, merupakan sendi dan Kepemimpinan Demokratik.Gaya komunikasinya penuh spontanitas, meletup-letup, cepat bereaksi, tanpa mau memikirkan risikonya. Tatkala Habibie dalam situasi penuh emosional, ia cenderung bertindak atau mengambil keputusan secara cepat. Seolah ia kehilangan kesabaran untuk menurunkan amarahnya. Bertindak cepat, rupanya, salah satu solusi untuk menurunkan tensinya.

Abdurahman Wahid, Gaya kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid adalah gaya kepemimpinan Responsif-Akomodatif, yang berusaha untuk mengagregasikan semua kepentingan yang beraneka ragam yang diharapkan dapat dijadikan menjadi satu kesepakatan atau keputusan yang memihki keabsahan. Pelaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan partisipasi aktif para pelaksana di lapangan, karena merasa ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan.

Megawati Soekarno Putri, Gaya kepemimpinan megawati yang anti kekerasan itu tepat sekali untuk menghadapi situasi bangsa yang sedang memanas.Megawati lebih menonjolkan kepemimpinan dalam budaya ketimuran. Ia cukup lama dalam menimbang-nimbang sesuatu keputusan yang akan diambilnya. Tetapi begitu keputusan itu diambil, tidak akan berubah lagi. Gaya kepemimpinan seperti bukanlah suatu ke1emahan. Seperti dikatakanoleh Frans Seda: "Dia punya intuisi tajam. Sering kita berpikir, secara logika, menganalisa fakta-fakta, menyodorkan bukti-bukti, tapi tetap saja belum pas. Di saat itulah Mega bertindak berdasarkan intuisinya, yang oleh orang-orang lain tidak terpikirkan sebelumnya."

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memiliki gaya kepemimpinan responsif, demokratis, dan proaktif. Kebebasan berpendapat dijunjung tinggi. Jika tadinya mengkritik pemerintah menjadi hal yang tabu, dimasa pemerintahannya tidak lagi. SBY sapaannya sebagai pemimpin yang mampu mengambil keputusan kapanpun, di manapun,dan dalam kondisi apapun. Sangat jauh dari anggapan sementara kalangan yang menyebut SBY sebagai figur peragu, lambat, dan tidak "decisive" (tegas). Sosok yang demokratis, menghargai perbedaan pendapat,tetapi selalu defensif terhadap kritik.

Joko Widodo, Presiden Jokowi, dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang pro rakyat. Ia berjasa dalam dalam pembangunan infrastruktur dan transparansi birokrasi. Banyak hal yang tadinya sulit diurus karena harus melewati birokrasi yang berbelit-belit, kini telah bisa dilakukan secara online.

Perbedaan gaya kepemimpinan adalah hal yang wajar. Juga perbedaan cara memerintah dan pandangan dalam berpolitik. Demokrasi tentu menghormati perbedaan pandangan politik. Namun, dari perbedaan itu ada hal yang menarik harus kita pahami kembali dalam mengenal perbedaan gaya pemimpin Indonesia yang dibahas diatas. Namun perbedaan gaya kepemimpinan setiap Presiden akan berdampak pula kepada perbedaan Program Kerja yang direncanakan selama Presiden itu menjabat.

Tentunya, dari Program Kerja yang dilaksanakan ada yang mengalami perkembangan signifikan, ada yang mengalami stagnan, atau ada yang mengalami kemunduran. Terlepas dari itu semua, para pemimpin kita sudah berupaya sekuat tenaga untuk memajukan Indonesia sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4. Hal yang menarik dari cara pemimpin kita untuk melaksanakan program kerjanya. Ada kesamaan program kerja yang dijalankan oleh dua Presiden dengan masa yang berbeda. Program Kerja masa Presiden Ir.Soekarno dan masa Presiden Joko Widodo. Dan tulisan ini akan mengupas kesamaan Program Kerja dari kedua pemimpin berbeda masa itu. 

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di tahun 1960 pernah menjalankan Demokrasi Terpimpin dimana kala itu, Presiden Soekarno dalam Program Kerjanya membangun infrastruktur megah ditengah-tengah kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak kondusif. Berikut beberapa bangunan yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

1.      Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Stadion yang kerap menggelar pertandingan sepakbola Internasional ini berada di kompleks olahraga Gelanggang Olahraga Bung Karno, Jakarta. Awal pembangunan stadion ini adalah sebagai kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka Asian Games tahun 1962 yang pada waktu itu Jakarta terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara olahraga se Asia tersebut. Pembangunan stadion ini di danai dari kredit lunak dari Uni Soviet sebesar 12,5 juta dollar AS.

2.      Monumen Nasional (Monas), Monumen setinggi 132 meter ini mulai dikerjakan pada tanggal 17 Agustus 1961 dan rampung dikerjakan pada pertengahan tahun 1975. Tugu ini memiliki puncak berbentuk lidah api terbuat dari perunggu yang dilapisi lembaran emas. Model ini melambangkan semangat perjuangan yang membara dari rakyat Indonesia. Di dalam monumen ini juga terdapat museum yang terdapat banyak diorama tentang kisah perjuangan rakyat Indonesia.

3.      Masjid Istiqlal, Masjid Istiqlal menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara karena sanggup menampung 120.000 jemaah. Bangunan yang juga tempatberibadah umat Islam ini pembangunannya diprakarsai oleh Ir. Soekarno dan beliau sendiri yang melakukan peletakan batu pertama pembangunan pada tanggal 24 Agustus 1951. Masjid ini terdiri dari lima lantai dan memiliki kubah yang diameternya 45 meter.
4.   Wisma Nusantara, Gedung berikutnya yang merupakan gagasanIr. Soekarno adalah Wisama Nusantara. Sebuah gedung yang dimanfaatkan sebagai pusat perkantoran dan bisnis ini dibangun pada tahun 1964 dan pengerjaannya selesai tiga tahun berikutnya. Gedung ini menjadi gedung pencakar langit pertama di Indonesiayang memiliki ketinggian di atas 100 meter.
5.      Hotel Indonesia, Sejarah pembangunannya hampir mirip dengan pembangunan Stadion Utama Gelora Bung Karno, yaitu sebagai sarana prasarana penunjang digelarnya Asian Games pada tahun 1962 menjadikannya sebagai hotel berbintang pertama yang di bangun di Jakarta, Indonesia. Hotel ini secara resmi dibuka pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno dan memiliki slogan “A Dramatic Symbol of Free Nations Working Together”.

6.      Patung Pancoran,  Nama resmi dari patung yang menjadi gerbang masuk kota Jakarta ini bernama Monumen Patung Dirgantara. Pada awalnya rancangan patung tersebut didasarkan pada permintaan Bung Karno untuk menampilkan keperkasaan Indonesia di bidang kedirgantaraan. Dalam proses pembangunannya yang berlangsung pada tahun 1964 hingga 1965 ini melibatkan beberapa pihak.

Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Widodo, Program Kerjanya lebih memfokuskan kepada pembangunan Infrastruktur dibandingkan pembangunan ekonomi ataupun pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dapat dilihat dari hasil Infrastruktur yang sudah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo.

1.      Jalan, Dalam tiga tahun terakhir, pemerintahan Jokowi-JK telah membangun jalan baru sepanjang 2.623 kilometer (km).  Sekitar 2.000 km di antaranya merupakan jalan perbatasan yang dibangun di titik-titik terluar dan pelosok negeri.

2.      Jalan Tol, Selain jalan baru yang sebagian besar di bangun di titik-titik terluar dan pedalaman, pemerintah Jokowi-JK juga memberikan perhatian pada jalan tol.Ini bisa dilihat dari capaian pembangunan jalan tol yang mencapai 568 km selama tiga tahun terakhir, terbagi atas 132 km pada 2015, 44 km pada 2016, dan sisanya 392 km pada tahun ini. Pemerintah bahkan menargetkan pembangunan jalan tol hingga 2019 mendatangakan mencapai 1.851 km.

3.   Bendungan, Infrastuktur lain yang mendapatkan perhatian serius Jokowi-JK adalah bendungan. Dalam tiga tahun pemerintahannya, Jokowi-JK telah merampungkan pembangunan 9 bendungan.Sementara 30 bendungan lainnya masih dalam tahap pembangunan sampai tahun ini. Jokowi berharap pemerintahannya bisa membangun 100 bendungan hingga 2019, terdiri dari 70 bendungan baru dan 30 bendungan lanjutan.

4. Jembatan, Di awal pemerintahannya, Presiden Jokowi-JK menargetkan pembangunan jembatansepanjang 29.859 meterhingga 2019. Kini, di tahun ketiganya, sepanjang 25.149 meterjembatan telah berhasil dibangun.Jembatan-jembatan baru tersebut antara lainJembatan Tayan di Kalimatan Barat, Jembatan Merah Putih di Ambon, Jembatan Soekarno di Manado, Jembatan Teluk Kendaridi Sulawesi Utara dan Holtekamp di Jayapura.

5.    Modal Transportasi, Selain membangun jalan dan jalan tol, pemerintahan Jokowi-JK juga membangun transportasi massal jenis baru, yakniLight Rail Transit(LRT) Jabodebek dan Palembang,Mass RapidTransit(MRT) Jakarta.Selain itu, dalam tiga tahun terakhir, pemerintah juga membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung,Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Kereta Bandara Soekarno-Hatta serta kereta antar terminal Bandara Soekarno-Hatta atau SkyTrain.Moda-moda transportasi massal tersebut dimaksudkan untuk mengatasi persoalan kemacetan hingga saat ini masih menjadi menjadi momok di kota-kota.

Dari hasil Progam Kerja yang dijalan oleh kedua pemimpin di beda masa itu persamaannya yaitu sama-sama menitik beratkan di pembangunan Infrastruktur dibandingkan pembangunan ekonomi dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Sehingga masyarakat melihat fokus dari Program Kerja kedua pemimpin tersebut menginginkan Indonesia dipandang oleh bangsa luar dengan keberhasilannya  membangun infrastruktur. 

Seperti layaknya menara "Mercusuar" dengan mengedepankan kekaguman bangsa lain melihat Indonesia berhasil membangun berbagai infrastruktur. Sedangkan di bawah menara tersebut tengah mengalami kekeroposan akibat menurunya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.


Prayoga Dwi Wibowo
Mahasiswa Pendidkan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan



Daftar Pustaka

Sumber Buku

Davis, Keith dan Newstrom. (1995). Perilaku Dalam Organisasi, Edisi ketujuh, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Hersey. Kunci Sukses Pemimpin Situasional. Jakarta : Delaprasta, 2004

Nawawi, Hadari. Kepemimpinan yang Efektif. Yogyakarta : Gadjah Mada, University Press, 2006

Tjiptono, Fandy. Kepemimpinan. Malang : Bayu Media, 2006

Sumber Internet:

https://www.kompasiana.com/hennysovya/mengenal-gaya-kepemimpinan-presiden-di-indonesia_552c5c1c6ea834f7738b4571?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C8900219020

https://travelingyuk.com/bangunan-megah-hasil-gagasan-soekarno/37/6/?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C2263530418

https://www.rappler.com/indonesia/berita/185764-3-tahun-jokowi-jk-5-pencapaian-sektor-infrastruktur?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C4704562075


Opini

Pluit Kampanye Prabowo Subianto

Gegap-gempita suara teriakan Buruh yang tergabung dalam berbagai aliansi Buruh Nasional, ikut meramaikan aksi demo sebagai memperingati Hari Buruh Internasional atau biasa dikenal dengan sebutan "May Day". Dilihat dari sejarah, Hari Buruh pertama kali disuarakan di Amerika Serikat pada tahun 1806. Aksi Demo Buruh pada saat itu, menekankan pada pengurangan jam kerja. Mereka menuntut pemerintah untuk mengurangi jam kerja menjadi 8 jam. Seiiring berjalannya waktu, ada suatu Lembaga Internasional yang bertugas menampung aspirasi Buruh Internasional, yaitu International Labour Organization (ILO). Sehingga tanggal 1 Mei ditetapkan oleh ILO sebagai Hari Buruh Internasional.

Namun, Opini kali ini bukan mengenai Aksi Demo Buruh yang diselenggarakan oleh berbagai Negara ataupun mengenai Tuntutan Buruh. Ada hal yang menarik dan perlu kita ketahui lebih dalam tentang di balik Aksi Buruh kemarin. Hadirnya Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Calon Presiden 2019, Prabowo Subianto ditengah-tengah Ribuan Buruh yang menyuarakan tuntutannya. Prabowo hadir tidak sendiri, ada beberapa pentolan dari Partai yang dibangun oleh Prabowo diantaranya Wakil Ketua Umum, Fadli Zon. 

Menariknya dari Aksi Demo Buruh yang digelar 1 Mei lalu. Prabowo dan jajaran partai Gerindra langsung naik podium yang disediakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Prabowo menyampaikan pidato sebagai ajang konsolidasi dengan para buruh yang tergabung dalam KSPI. Prabowo meminta untuk dukungan kepada para buruh untuk mendukungnya untuk menjadi Presiden di tahun 2019-2024 mendatang. Sebagai bentuk komitmen Prabowo demi kesejahteraan Buruh Indonesia, Prabowo Subianto langsung mengemukakan 10 kontrak Politik sebagai wujud kepeduliannya kepada Buruh yang tergabung dalam KSPI. 10 Kontrak Politik yang di deklarasikan oleh Prabowo Subianto diantaranya:

  1. Meningkatkan daya beli buruh danmasyarakat serta meningkatkan upah minimum dengan cara cabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2016 dan tambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar upah minimum dari 60 KHL menjadi 84 KHL. Berdasarkan perundingan antara partai, pengusaha dan perwakilan para pekerja.
  2. Revisi jaminan pensiun nomor 45 tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh minimal 60 persen dari upah
  3. Menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi pekerja buruh, honorer dan masyarakat yang kurang mampu
  4. Stop perbudakan modern berkedok out sourching, honorer dan perpanjangan.
  5. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang TKA yang merugikan buruh Indonesia.
  6. Mengangkat guru honorer dan tenaga honorer K2 menjadi ASN dan memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, Madrasah dan Yayasan.
  7. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan mengalokasikan APBN untuk anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi secara gratis bagi yang berprestasi.
  8. Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum. Dan menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online yang menjadi mitranya serta hak atas perjanjian kerja bersama.
  9. Menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka nol persen.
  10. Meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada pekerja buruh dan rakyat tidak mampu. Serta menjadikan koperasi, BUMN dan BUMD sebagai sumber penguatan ekonomi nasional serta memastikan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai kembali oleh negara. Dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Sebagian Masyarakat Indonesia bertanya-tanya apa maksud dari Prabowo Subianto dalam menteken 10 Kontrak Politik bersama Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Istora Senayan diacara peringatan Hari Buruh kemarin. Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masih terbilang lama. Dan menariknya lagi, Prabowo Subianto belum menentukan sikap siapa bakal calon yang akan mendampinginya nanti dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 mendatang. 

Prayoga Dwi Wibowo 
Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan, BEM Prodi PPKN